Peraturan-peraturan terkait Pasal 11 UU PPh no 36 tahun 2008

RANGKUMAN PERATURAN – PERATURAN

1. UU PPh Pasal 11 dan Pasal 11a
2. PMK No.96/PMK.03/2009
3. PMK No.249/PMK.03/2008 stdd PMK No.126/PMK.03/2012
4. Nomor KEP-220/PJ./2002 Tanggal 18 April 2002
5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 Tanggal 17 Mei 2002

UU PPh Pasal 11 dan Pasal 11a secara garis besar berisi tentang penyusutan dengan tarif

Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif penyusutan sebagaimanadimaksud dalam Ayat (1) Ayat (2) I. Bukan Bangunan Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 4 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 25 % 12,5 % 6.25 % 5 % 50 % 25 % 12.5 % 10 % II. Bangunan Permanen Tidak Permanen 20 Tahun 10 Tahun 5 % 10 %

Dan amortisasi dengan tarif

Kelompok Harta Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkanmetode
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4	4 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun	25 % 12,5 % 6.25 % 5 %	50 % 25 % 12.5 % 10 %

PMK No.96/PMK.03/2009 membahas tentang jenis harta berwujud berdasarkan jenis usaha, dan pengelompokannya mulai dari kelompok satu sampai kelompok empat

PMK No.249/PMK.03/2008 stdd PMK No.126/PMK.03/2012 mengenai peraturan menteri keuangan tentang penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu

Nomor KEP-220/PJ./2002 Tanggal 18 April 2002 tentang keputusan direktur jenderal pajak tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler yg dapat dibebankan sebesar 50% dan kendaraan perusahaan yang masuk di tarif penyusutan masuk di kelompok dua

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.42/2002 Tanggal 17 Mei 2002 secara garis besar sama dengan Nomor KEP-220/PJ./2002 Tanggal 18 April 2002 namun lebih diperinci tentang jenis telepon selular, kendaraan, dan biaya pemeliharaan kendaraan.