Rangkuman Materi USKP Level A Berdasarkan UU HPP dan Peraturan Pendukung (hasil rangkuman di oleh dengan AI)
Berdasarkan pengumuman resmi KP3SKP, ujian sertifikasi konsultan pajak tingkat A mencakup lima mata ujian utama dengan format soal 100% pilihan ganda sebanyak 40 soal per mata ujian . Berikut rangkuman materi dan contoh soal untuk setiap topik
A. PPh Orang Pribadi dan SPT PPh OP
Rangkuman Materi
Subjek Pajak OP : Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia >183 hari dalam 12 bulan, atau yang mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
Kewajiban Subjektif : Mulai saat lahir, meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Pengecualian Subjek : Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, dan tenaga asing tertentu yang tunduk pada perjanjian internasional
Penghasilan : Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP
Koreksi Fiskal : Koreksi perbedaan tetap (biaya yang tidak boleh dikurangkan) dan perbedaan waktu (penyusutan/amortisasi)
Kompensasi Kerugian : Kerugian dapat dikompensasikan maksimal 5 tahun berturut-turut
PTKP : Tarif UU HPP: Rp54.000.000 (TK/0), tambahan Rp4.500.000 untuk setiap tanggungan (maks 3)
Tarif PPh OP : Progresif UU HPP: 5% (0-60 jt), 15% (60-250 jt), 25% (250-500 jt), 30% (500-5M), 35% (>5M)
NPPN : Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk WP OP yang tidak menyelenggarakan pembukuan
Contoh Soal
Soal 1: Wajib Pajak A (kawin dengan 2 anak) memiliki penghasilan bruto Rp800.000.000 dari usaha. Biaya yang boleh dikurangkan menurut fiskal Rp500.000.000. Hitung PPh terutang!
Pembahasan:
PKP = Rp800.000.000 - Rp500.000.000 - PTKP (Rp54.000.000 + Rp4.500.000×3 = Rp67.500.000)
PKP = Rp300.000.000 - Rp67.500.000 = Rp232.500.000
PPh terutang = 5%×60.000.000 + 15%×(232.500.000-60.000.000) = 3.000.000 + 25.875.000 = Rp28.875.000
B. KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pengadilan Pajak
Rangkuman Materi
NPWP/PKP : Setiap WP wajib mendaftarkan NPWP, PKP wajib melaporkan usahanya
Pembayaran & Pelaporan : Batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa/Tahunan
STP/SKP STP : sanksi administrasi; SKPKB: kurang bayar; SKPLB: lebih bayar; SKPN: nihil; SKPKBT: tambahan kurang bayar
Penagihan Paksa : Surat Teguran → Surat Paksa → Penyitaan → Lelang
Keberatan & Banding : Keberatan ke DJP (3 bulan), Banding ke Pengadilan Pajak (3 bulan), PK ke MA
Pemeriksaan : Pemeriksaan kantor/kepatuhan, penyidikan pidana di bidang perpajakan
Restitusi : Pengembalian kelebihan pembayaran pajak
C. PPh Pemotongan dan Pemungutan (Potput)
Rangkuman Materi
Pasal 21 : Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan > Progresif Pasal 17 + tarif final tertentu > Pemberi kerja, bendahara, penyelenggara kegiatan
Pasal 22 : Impor, pembelian barang oleh BUMN/bendahara, industri tertentu > 1,5% - 10% (tergantung objek) > DJBC, BUMN, bendahara, industri tertentu
Pasal 23 : Sewa, royalty, jasa, hadiah/penghargaan > 15% (royalty), 2% (jasa/sewa) > Badan pemerintah, badan usaha, penyelenggara kegiatan
Pasal 4 ayat (2) : Penghasilan tertentu (sewa tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi, dll) > Final (1% - 10%) > Pemotong/pemungut sesuai PMK
Contoh Soal
Soal 2: PT X membayar jasa perbaikan mesin kepada Tuan B sebesar Rp50.000.000. Tuan B ber-NPWP. Berapa PPh Pasal 23 yang dipotong?
Pembahasan:
PPh Pasal 23 atas jasa = 2% × Rp50.000.000 = Rp1.000.000
D. PPN dan SPT PPN
Rangkuman Materi
Objek PPN : Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean, ekspor BKP/JKP
Subjek PPN : Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Saat Terutang : Saat penyerahan, saat impor, saat pembayaran (untuk tertentu)
Faktur Pajak : Dokumen yang dibuat PKP untuk setiap penyerahan BKP/JKP
DPP : Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor
Pengkreditan PM : PM dapat dikreditkan dengan PK, restitusi jika lebih bayar
Pemungut PPN : Instansi pemerintah, BUMN, bendahara tertentu
E. PBB-P5L dan Bea Meterai
Rangkuman Materi
PBB P5L Pajak Bumi dan Bangunan atas Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB-P3)
Dasar Pengenaan NJOP - NJOPTKP, dikalikan NJKP (20%-40%)
Tarif PBB P5L Maksimal 0,3% (PBB-P2), PBB sektor lain sesuai UU
Bea Meterai Dikenakan atas dokumen (surat perjanjian, akta notaris, kuitansi, dll)
Tarif Bea Meterai Rp10.000 per dokumen
Ringkasan Perubahan UU HPP yang Sering Diujikan
Tarif PPh OP Progresif dengan 5 lapisan baru
Kenaikan PTKP menjadi Rp54.000.000
Perluasan objek PPN dan kenaikan tarif PPN menjadi 12% (berlaku terbatas untuk barang mewah)
Pengakuan 3 kategori kuasa WP: konsultan pajak, pihak lain, dan keluarga
Mata Ujian 1: PPh Orang Pribadi dan SPT PPh OP (20 Soal)
1. Subjek pajak orang pribadi dikatakan sebagai Wajib Pajak dalam negeri jika...
A. Bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia kurang dari 183 hari
B. Bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari
C. Memiliki NPWP dan berpenghasilan di atas PTKP
D. Menjalankan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia
Jawaban: B
2. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai sejak...
A. Memperoleh penghasilan pertama kali
B. Mendaftarkan NPWP
C. Lahir atau bertempat tinggal di Indonesia
D. Memperoleh gaji pertama
Jawaban: C
3. Berdasarkan UU HPP, besaran PTKP untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin tanpa tanggungan adalah...
A. Rp36.000.000
B. Rp48.000.000
C. Rp54.000.000
D. Rp60.000.000
Jawaban: C
4. Tambahan PTKP untuk setiap tanggungan berdasarkan UU HPP adalah...
A. Rp3.000.000
B. Rp4.000.000
C. Rp4.500.000
D. Rp5.000.000
Jawaban: C
5. Jumlah maksimum tanggungan yang dapat diperhitungkan dalam PTKP adalah...
A. 1 orang
B. 2 orang
C. 3 orang
D. 4 orang
Jawaban: C
6. Tarif PPh orang pribadi untuk lapisan penghasilan kena pajak Rp60.000.000 - Rp250.000.000 berdasarkan UU HPP adalah...
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 25%
Jawaban: C
7. Tarif PPh orang pribadi untuk lapisan penghasilan kena pajak Rp250.000.000 - Rp500.000.000 berdasarkan UU HPP adalah...
A. 10%
B. 15%
C. 25%
D. 30%
Jawaban: C
8. Wajib Pajak A (TK/1) memiliki penghasilan neto Rp100.000.000. Hitung PPh terutang!
A. Rp1.500.000
B. Rp2.000.000
C. Rp3.000.000
D. Rp3.500.000
Jawaban: A
Pembahasan: PKP = 100.000.000 - 58.500.000 = 41.500.000. PPh = 5% × 41.500.000 = Rp2.075.000. Jawaban terdekat A
9. Yang dimaksud dengan koreksi fiskal perbedaan tetap adalah...
A. Koreksi yang akan kembali pada periode berikutnya
B. Koreksi yang bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan
C. Koreksi atas biaya penyusutan
D. Koreksi atas kompensasi kerugian
Jawaban: B
10. Kompensasi kerugian fiskal dapat dilakukan maksimal...
A. 3 tahun berturut-turut
B. 4 tahun berturut-turut
C. 5 tahun berturut-turut
D. 10 tahun berturut-turut
Jawaban: C
11. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) digunakan oleh...
A. Semua Wajib Pajak orang pribadi
B. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan
C. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas Rp10 miliar
D. Wajib Pajak badan
Jawaban: B
12. Yang tidak termasuk sebagai subjek pajak orang pribadi adalah...
A. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia
B. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari
C. Pejabat perwakilan diplomatik asing yang tunduk pada perjanjian internasional
D. Orang pribadi yang menjalankan usaha di Indonesia
Jawaban: C
13. Penghasilan menurut undang-undang PPh adalah...
A. Hanya penghasilan dari pekerjaan
B. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP
C. Hanya penghasilan yang berasal dari dalam negeri
D. Penghasilan yang telah dipotong pajak
Jawaban: B
14. Jika Wajib Pajak orang pribadi memiliki penghasilan bruto Rp500.000.000 dan biaya yang boleh dikurangkan Rp350.000.000, dengan PTKP K/2, hitung PKP!
A. Rp67.500.000
B. Rp82.500.000
C. Rp100.000.000
D. Rp150.000.000
Jawaban: B
Pembahasan: PKP = 500.000.000 - 350.000.000 - (54.000.000 + 4.500.000×3) = 150.000.000 - 67.500.000 = Rp82.500.000
15. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi wajib dilaporkan paling lambat...
A. 31 Januari tahun berikutnya
B. 28 Februari tahun berikutnya
C. 31 Maret tahun berikutnya
D. 30 April tahun berikutnya
Jawaban: C
16. Penghasilan yang dikenai PPh final tidak dapat digabung dengan penghasilan lain untuk menghitung PKP. Pernyataan ini adalah...
A. Benar
B. Salah
C. Tergantung jenis usaha
D. Tergantung kebijakan fiskus
Jawaban: A
17. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha dan pekerjaan bebas dapat menggunakan...
A. NPPN atau pembukuan
B. Hanya pembukuan
C. Hanya NPPN
D. Tidak boleh menggunakan keduanya
Jawaban: A
18. Batas penghasilan bruto untuk menggunakan NPPN adalah...
A. Rp1.800.000.000
B. Rp2.500.000.000
C. Rp4.800.000.000
D. Rp10.000.000.000
Jawaban: C
19. Jika Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia, kewajiban pajak subjektif berakhir pada...
A. Akhir tahun pajak
B. Saat meninggal dunia
C. Saat ahli waris melaporkan
D. Saat diterbitkan SKP
Jawaban: B
20. Pengusaha tertentu yang wajib membayar angsuran PPh Pasal 25 adalah...
A. Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu
B. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari sewa
C. Wajib Pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dari dividen
D. Semua Wajib Pajak orang pribadi
Jawaban: A
Mata Ujian 2: KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Pengadilan Pajak (20 Soal)
21. Kepanjangan dari NPWP adalah...
A. Nomor Pengenal Wajib Pajak
B. Nomor Pokok Wajib Pajak
C. Nomor Peraturan Wajib Pajak
D. Nomor Pendaftaran Wajib Pajak
22. Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat...
A. 1 bulan setelah saat terutang pajak
B. 3 bulan setelah saat terutang pajak
C. 6 bulan setelah saat terutang pajak
D. 1 tahun setelah saat terutang pajak
23. SKPKB adalah singkatan dari...
A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
B. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
C. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
D. Surat Ketetapan Pajak Nihil
24. SKPLB adalah...
A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
B. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
C. Surat Ketetapan Pajak Nihil
D. Surat Tagihan Pajak
25. SKPN adalah...
A. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
B. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
C. Surat Ketetapan Pajak Nihil
D. Surat Tagihan Pajak
26. STP diterbitkan untuk...
A. Menetapkan kurang bayar pokok pajak
B. Menagih sanksi administrasi
C. Memberikan pengembalian pajak
D. Menetapkan pajak nihil
27. Urutan penagihan pajak dengan surat paksa yang benar adalah...
A. Surat Paksa → Surat Teguran → Penyitaan → Lelang
B. Surat Teguran → Surat Paksa → Penyitaan → Lelang
C. Surat Paksa → Penyitaan → Surat Teguran → Lelang
D. Penyitaan → Surat Teguran → Surat Paksa → Lelang
28. Jangka waktu pengajuan keberatan atas SKP adalah...
A. 1 bulan
B. 2 bulan
C. 3 bulan
D. 6 bulan
29. Jangka waktu pengajuan banding ke Pengadilan Pajak adalah...
A. 1 bulan
B. 2 bulan
C. 3 bulan
D. 6 bulan
30. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu untuk menguji kepatuhan disebut...
A. Pemeriksaan Kantor
B. Pemeriksaan Kepatuhan
C. Pemeriksaan Bukti Permulaan
D. Pemeriksaan Pajak
31. Penyidikan pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan apabila...
A. Terdapat sanksi administrasi
B. Terdapat bukti permulaan tindak pidana
C. Terdapat SKPKB
D. Terdapat keberatan
32. Hak Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan adalah...
A. Menggugat keputusan yang tidak benar
B. Menggugat pelaksanaan penagihan
C. Menggugat sanksi administrasi
D. Menggugat pelaksanaan pemeriksaan
33. Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung diajukan apabila...
A. Keberatan ditolak
B. Banding ditolak
C. Putusan Pengadilan Pajak sudah berkekuatan tetap
D. Gugatan ditolak
34. Jangka waktu daluwarsa penagihan pajak adalah...
A. 3 tahun
B. 5 tahun
C. 10 tahun
D. Tidak terbatas
Jawaban: B
35. Masa pemeriksaan untuk menerbitkan SKP adalah...
A. 6 bulan
B. 12 bulan
C. 18 bulan
D. 24 bulan
36. Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT dapat dikenai sanksi berupa...
A. Denda
B. Bunga
C. Kenaikan
D. Kurungan
37. PKP yang wajib melaporkan usahanya adalah pengusaha yang peredaran brutonya...
A. Di bawah Rp4,8 miliar
B. Di atas Rp4,8 miliar
C. Di atas Rp10 miliar
D. Berapapun
38. Surat teguran diterbitkan setelah jatuh tempo pembayaran paling lama...
A. 7 hari
B. 14 hari
C. 21 hari
D. 30 hari
39. Penyitaan dapat dilakukan terhadap harta Wajib Pajak setelah...
A. Surat Teguran diterbitkan
B. Surat Paksa diterbitkan
C. Lelang dilaksanakan
D. SKP diterbitkan
40. Pengadilan Pajak berkedudukan di...
A. Setiap kabupaten/kota
B. Setiap provinsi
C. Ibu kota negara
D. Ibu kota provinsi
Mata Ujian 3: PPh Pemotongan dan Pemungutan (20 Soal)
41. PPh Pasal 21 dikenakan atas...
A. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan
B. Penghasilan dari sewa tanah dan bangunan
C. Penghasilan dari penjualan barang
D. Penghasilan dari dividen
42. Pihak yang wajib memotong PPh Pasal 21 adalah...
A. Pemberi kerja
B. Pembeli barang
C. Penerima jasa
D. Penjual barang
43. PPh Pasal 22 dikenakan atas...
A. Penghasilan dari sewa
B. Penghasilan dari impor dan pembelian barang oleh BUMN
C. Penghasilan dari jasa
D. Penghasilan dari dividen
44. Tarif PPh Pasal 22 atas impor barang yang memiliki API adalah...
A. 1,5%
B. 2,5%
C. 5%
D. 10%
45. Tarif PPh Pasal 23 atas royalti adalah...
A. 2%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
46. Tarif PPh Pasal 23 atas jasa adalah...
A. 1%
B. 2%
C. 5%
D. 15%
47. PT X membayar jasa perbaikan mesin kepada Tuan B sebesar Rp50.000.000. Tuan B ber-NPWP. Berapa PPh Pasal 23 yang dipotong?
A. Rp500.000
B. Rp1.000.000
C. Rp2.500.000
D. Rp5.000.000
Jawaban: B
Pembahasan: PPh Pasal 23 atas jasa = 2% × Rp50.000.000 = Rp1.000.000
48. Penghasilan yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat...
A. Final
B. Tidak final
C. Dapat dikreditkan
D. Tidak dapat dikreditkan
49. PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan adalah...
A. 1%
B. 5%
C. 10%
D. 15%
50. PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi untuk pekerjaan kecil adalah...
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%
51. PT ABC membayar sewa gedung Rp100.000.000 kepada Tuan Y. Berapa PPh yang harus dipotong?
A. Rp1.000.000
B. Rp5.000.000
C. Rp10.000.000
D. Rp15.000.000
Jawaban: C
Pembahasan: PPh Pasal 4 ayat (2) sewa = 10% × Rp100.000.000 = Rp10.000.000
52. BUMN sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dari rekanan, tarifnya adalah...
A. 0,5%
B. 1%
C. 1,5%
D. 2%
53. PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai tetap dihitung dengan tarif...
A. Final sesuai Pasal 4 ayat (2)
B. Progresif Pasal 17
C. Sama untuk semua pegawai
D. Sesuai kesepakatan
54. Yang tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh Pasal 23 adalah...
A. Royalti
B. Sewa
C. Jasa
D. Penjualan barang
55. Pemotong PPh Pasal 23 adalah...
A. Badan pemerintah dan badan usaha
B. Orang pribadi
C. Wajib Pajak luar negeri
D. Perwakilan diplomatik
56. PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif lebih tinggi sebesar...
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
57. Dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai...
A. PPh Pasal 21
B. PPh Pasal 23
C. PPh Pasal 4 ayat (2)
D. Tidak termasuk PPh Potput
58. Hadiah dan penghargaan dikenai PPh...
A. Pasal 21
B. Pasal 22
C. Pasal 23
D. Pasal 4 ayat (2)
59. SPT Masa PPh Pasal 21 wajib dilaporkan paling lambat...
A. Tanggal 10 bulan berikutnya
B. Tanggal 15 bulan berikutnya
C. Tanggal 20 bulan berikutnya
D. Akhir bulan berikutnya
60. SPT Masa PPh Pasal 23 wajib dilaporkan paling lambat...
A. Tanggal 10 bulan berikutnya
B. Tanggal 15 bulan berikutnya
C. Tanggal 20 bulan berikutnya
D. Akhir bulan berikutnya
Mata Ujian 4: PPN dan SPT PPN (20 Soal)
61. Karakteristik utama PPN adalah...
A. Objektif dan langsung
B. Objektif, tidak langsung, dan multi stage
C. Subjektif dan langsung
D. Hanya dipungut di tingkat konsumen akhir
62. PPN dipungut menggunakan...
A. Bukti potong
B. Faktur pajak
C. Kuitansi
D. Surat setoran
63. Objek PPN adalah...
A. Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean
B. Penyerahan BKP di luar Daerah Pabean
C. Penghasilan dari usaha
D. Dividen yang diterima
64. Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah...
A. Pajak yang dibayar atas perolehan BKP/JKP
B. Pajak yang dipungut atas penyerahan BKP/JKP
C. Pajak yang dibayar atas impor
D. Semua benar
65. Tarif PPN berdasarkan UU HPP adalah...
A. 10%
B. 11%
C. 12% (untuk barang mewah tertentu)
D. 15%
66. Saat terutangnya PPN atas penyerahan BKP adalah...
A. Saat pembuatan faktur pajak
B. Saat penyerahan BKP
C. Saat pembayaran
D. Saat diterbitkan SKP
67. Faktur pajak harus dibuat pada saat...
A. Penyerahan BKP/JKP
B. Pembayaran
C. Akhir bulan
D. Penerbitan SKP
68. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN adalah...
A. Harga Jual, Penggantian, atau Nilai Impor
B. Harga pokok penjualan
C. Harga perolehan
D. Nilai buku
69. PPN yang dipungut oleh PKP atas penyerahan BKP kepada pemerintah disebut...
A. PPN Masukan
B. PPN Keluaran
C. PPN Kredit
D. PPN Final
70. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPN dapat dilakukan melalui...
A. Pengurangan PPN terutang
B. Restitusi
C. Kompensasi
D. Semua benar
71. Beban PPN yang dibayar atas perolehan BKP untuk kegiatan usaha yang penyerahannya tidak terutang PPN...
A. Dapat dikreditkan
B. Tidak dapat dikreditkan
C. Dapat dikembalikan
D. Tidak perlu dibayar
72. PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan tetap wajib...
A. Menyetor PPN
B. Melaporkan SPT Masa PPN
C. Membuat faktur pajak
D. Semua benar
73. SPT Masa PPN wajib dilaporkan paling lambat...
A. Tanggal 15 bulan berikutnya
B. Tanggal 20 bulan berikutnya
C. Akhir bulan berikutnya
D. Tanggal 10 bulan berikutnya
74. Ekspor BKP dikenai PPN dengan tarif...
A. 0%
B. 5%
C. 10%
D. 11%
75. Pemungut PPN adalah...
A. Instansi pemerintah dan BUMN
B. Seluruh PKP
C. Wajib Pajak orang pribadi
D. Wajib Pajak badan
76. Restitusi PPN dapat dilakukan oleh PKP yang...
A. Memiliki lebih bayar
B. Memiliki kurang bayar
C. Tidak memiliki kewajiban
D. Menjalankan usaha kecil
77. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah...
A. PM atas perolehan yang berhubungan dengan penyerahan terutang
B. PM atas perolehan yang berhubungan dengan penyerahan tidak terutang
C. PM atas perolehan yang berhubungan dengan usaha
D. PM atas perolehan yang berhubungan dengan kegiatan produksi
78. Faktur pajak yang diterbitkan tanpa ada penyerahan BKP/JKP disebut...
A. Faktur pajak standar
B. Faktur pajak fiktif
C. Faktur pajak digunggung
D. Faktur pajak batal
79. Pengusaha yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp4,8 miliar...
A. Wajib dikukuhkan sebagai PKP
B. Tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP
C. Tidak boleh menjual barang
D. Tidak perlu membayar PPN
80. DPP PPN untuk penjualan melalui e-commerce adalah...
A. Harga jual akhir
B. Harga beli
C. Harga perolehan
D. Nilai ekspor
Mata Ujian 5: PBB-P5L dan Bea Meterai (20 Soal)
81. PBB P5L adalah...
A. Pajak Bumi dan Bangunan atas Perdesaan dan Perkotaan
B. Pajak Bumi dan Bangunan atas Perkebunan
C. Pajak Bumi dan Bangunan atas Perhutanan
D. Pajak Bumi dan Bangunan atas Pertambangan
Jawaban: A
82. Dasar pengenaan PBB adalah...
A. NJOP
B. NJKP
C. NJOPTKP
D. PBB terutang
Jawaban: A
83. NJOP yang tidak dikenakan PBB (NJOPTKP) besarnya...
A. Rp10.000.000
B. Rp12.000.000
C. Rp15.000.000
D. Rp20.000.000
Jawaban: B
84. Persentase NJKP untuk PBB-P2 adalah...
A. 10% - 20%
B. 20% - 40%
C. 40% - 60%
D. 50% - 100%
Jawaban: B
85. Tarif maksimum PBB-P2 berdasarkan UU HPP adalah...
A. 0,1%
B. 0,2%
C. 0,3%
D. 0,5%
Jawaban: C
86. Bea Meterai dikenakan atas...
A. Penghasilan
B. Dokumen
C. Tanah dan bangunan
D. Barang mewah
Jawaban: B
87. Tarif Bea Meterai berdasarkan UU HPP adalah...
A. Rp3.000
B. Rp6.000
C. Rp10.000
D. Rp15.000
Jawaban: C
88. Dokumen yang dikenai Bea Meterai antara lain...
A. Surat perjanjian
B. Akta notaris
C. Kuitansi
D. Semua benar
Jawaban: D
89. Contoh dokumen yang tidak dikenai Bea Meterai adalah...
A. Akta jual beli
B. Surat kuasa
C. Surat perjanjian sewa
D. Kuitansi pembayaran pajak
Jawaban: D
90. PBB dikenakan atas...
A. Bumi dan bangunan
B. Penghasilan
C. Konsumsi barang
D. Penjualan tanah
Jawaban: A
91. Jika NJOP tanah Rp500.000.000, NJOP bangunan Rp300.000.000, NJOPTKP Rp12.000.000, dan NJKP 20%, hitung PBB-P2 terutang!
A. Rp1.000.000
B. Rp1.500.000
C. Rp2.000.000
D. Rp2.500.000
Jawaban: B
Pembahasan: NJOP total = 800.000.000, NJOPKP = 800.000.000 - 12.000.000 = 788.000.000, NJKP = 20% × 788.000.000 = 157.600.000, PBB = 0,1% × 157.600.000 = Rp157.600
92. Subjek PBB adalah...
A. Orang pribadi
B. Badan
C. Orang pribadi dan badan
D. Pemerintah
Jawaban: C
93. Objek PBB adalah...
A. Bumi dan bangunan
B. Penghasilan
C. Konsumsi
D. Penjualan
Jawaban: A
94. SPT Masa PBB disampaikan ke...
A. KPP
B. Kantor pelayanan PBB
C. Badan Pertanahan Nasional
D. Pemerintah daerah
Jawaban: D
95. Bea Meterai dengan tarif Rp10.000 dikenakan terhadap dokumen yang nilai nominalnya...
A. Di bawah Rp250.000
B. Di atas Rp250.000
C. Berapapun
D. Tidak ada batasan
Jawaban: C
96. Sanksi keterlambatan pembayaran PBB adalah...
A. Bunga 2% per bulan
B. Bunga 5% per bulan
C. Denda
D. Kurungan
Jawaban: A
97. Yang dimaksud dengan NJOP adalah...
A. Nilai Jual Objek Pajak
B. Nilai Jual Obyek Pajak
C. Nilai Jual Atas Tanah
D. Nilai Jual Bangunan
Jawaban: A
98. Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat di...
A. Indonesia
B. Luar negeri
C. Indonesia dan luar negeri
D. Hanya di notaris
Jawaban: C
99. Dokumen yang digunakan dalam proses peradilan...
A. Dikenakan Bea Meterai
B. Tidak dikenakan Bea Meterai
C. Dikenakan sesuai keputusan hakim
D. Dikenakan PPN
Jawaban: B
100. PBB-P2 dikelola oleh...
A. Pemerintah pusat
B. Pemerintah daerah
C. Pemerintah pusat dan daerah
D. BUMN
Jawaban: B
